uu 35 2009. Peraturan ini mengisi kekosongan hukum seiring UU No. uu 35 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. LAW ON NARCOTICS. 35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II Psikotropika dari UU No. 000. Pasal 35 (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “UUNo. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. kekura ngan. Undang-undang (UU) NO. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Halaman ini telah diuji baca. PADANG LAWAS. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan. Pasal 132 Ayat (1) UU a quo. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHAP. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 104 UU 35/2009). bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil. Meskipun unsur ’kesengajaan tidak melapor’ tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak. 35 Tahun 2009 Di dalam struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. Menurut dia, aturan tersebut perlu ditegaskan dalam revisi UU Narkotika agar tidak ada tafsir lain seperti yang terjadi. Undang-undang (UU) NO. Mewakili Presiden. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Diubah dengan : PERPU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 35 tahun 2009), bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Najih, Ph. 35 Tahun 2009 ~ TENTANG NARKOTIKA;2. 154, TLN NO. 153, TLN NO. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pada Kamis (20/8) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Diunduh 37032 kali 0. Sus/2017/PN Mdn) View/ Open. Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Undang-undang (UU) NO. TENTANG. Baik itu sintetis maupun. Namun tak jarang muncul kebingungan tentang pasal mana yang lebih pas dipakai untuk menjerat. START NOW. “pengguna “ dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (. TUJUAN Undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 2008. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Kedua : Pasal 115 ayat (2) UU RI No. Daftar Harga uu no 35 tahun 2009 Terbaru; September 2023; Harga Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasar UU No 35 Tahun 2009. kepri. 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1997 (lihat pasal 153 ayat 2 UU No. a. Rumusan pasal 111 dan pasal 112. UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA TESIS Disusun oleh : TRI AGUS GUNAWAN Nomor Mahasiswa : 11912740 BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Studi : Ilmu Hukum PROGRAM MAGISTER (S 2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA. go. Penegakan Hukum, 6 (2): 86 - 95. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang ini dapat diunduh dalam format pdf dari situs DPR RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU No. Pemerintah Hadirkan Tiga Ahli dalam Uji UU Narkotika. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK). 1. 2009/ No. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. SEJAK berlaku UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), aktivitas penggalian data dan informasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertambah 1 kategori. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Kubu. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 35 Tahun 2009 Di dalam struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU No. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. Jumlah Dokumen 1. Hasil penelitian yang di peroleh terhadap implementasi pasal 105 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo) belum bekerja secara maksimal dikarenakan akibat dari kurangnya peran masyarakat. 35. 36/2009. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika – Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Unduh Diunduh 2811. yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika). pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga. ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan. Wajib pajak OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki penghasilan bruto paling banyak Rp4,8 miliar setahun (sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan Pasal 7 ayat (1) PP No. Undang-undang (UU) NO. dari Pasal 55 UU No. Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya,terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana. PREKURSOR NARKOTIKA 9. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbuatan Memiliki Ganja. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009. Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menyatakan bahwaterdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, atau memiliki hasilhutan yang diketahui atau patut. ABSTRAK: bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena. pdf. 35 Tahun 2009. Sebelumnya, sempat viral aksi dari pemohon uji materi UU Narkotika, Santi Warastuti yang berjalan kaki dari bundaran HI ke depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Minggu 26 Juni 2022. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik. Bastanul Siregar , DDTCNews. 35 Tahun 2009 sebagai berikut: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan. Berikut beberapa jenis Narkotika golongan 1 antara lain. 48, LN. Ketersediaan. Berikut adalah Peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba menurut UU. 9 ketentuan pasal 127 UU no 35 tahun 2009, memenuhi juga unsur pasal 111 atau 112 UU no 35 tahun 2009. Penulisan ini mencoba untuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dicabut sebagian dengan : UU No. Acara yang diadakan di Morrissey Hotel ini bertujuan untuk mendukung rencana pemerintah sehubungan dengan revisi UU Narkotika. Berita. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis. 5035, LL SETNEG : 29 HLM. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; PERATURAN TERKAIT. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A Ketentuan Pasal 32 diubah Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu). Undang Undang No 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika Dalam UU Narkotika ini khususnya pasal 1 menyebutkan mengenai pengertian narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Kedua : Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35, LN. 35/2009), dimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Preview. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas. REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. ,MH. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 114 ayat (1) UU No 35 tahun. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. Kelima, akan memberikan peluang kepada pelaku kejahatan narkotika untuk leluasa menjalankan aksinya karena peraturan (UU) yang lebih meringankan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 36 menyebutkan bahwa Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 142. setkab. NOMOR 35 TAHUN 2009. 1. 35 Tahun 2009 Narkotika MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut UU 5/1997. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. H. Berita terkait. Foto: RFQ. bahwa untuk mewujudkan masyarakat. TUJUAN Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a) menjamin. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. English: Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009. Halaman ini telah diuji baca. Narkotika merupakan zat atau obat yang diambil dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai. Harga Buku. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 2009/ No. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. I UU tentang Narkotika No. Hanya saja, pemerintah hingga saat ini belum menyodorkan naskah akademik dan draf RUU ke. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5073, LL SETNEG : 33 HLM. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mengingat: 1. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. 114 ayat (2) UU RI No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. ABSTRAK PERATURAN. strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif-alternatif. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Selengkapnya Download Undang-undang TNI. 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA. H. 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. bahwa untuk. diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35, LN. Bagi pelaku yang menyuruh dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, atau dengan cara memaksa dengan ancaman dan kekerasan, atau melakukan tipu. 35 Tahun 2009 (Study Penanganan Rehabilitasi Korban Napza di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna Narkoba Kota Makassar” dapat terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pula jerat pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyembunyikan orang yang. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanBerdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan ancaman hukuman bagi pengguna narkotika bagi diri sendiri dengan dakwakan Pasal 111 UU No. LAMBANG NEGARA 5. Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta. Rp55. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 penyidikan dapat dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri 1 Badan. Akan tetapi,. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - “UU Narkotika”) “ Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. pdf/27. 35, LN. 2009. NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. Preferensi penyalahgunaan narkoba terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. UU 21/2007 mengatur secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dasar Hukum. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. Rapat koordinasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ABSTRAK Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. bahwa untuk. 112 , TLN NO. : UU Nomor 35 Tahun 2009. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO ASL BENDOL BIN SUDIRdengan pidana penjara selama : 7 ( tujuh ) tahun selama terdakwa. Untuk memfungsikan. Fredi Wahyu Putra Adhyaksa Email : [email protected] No. Selain diatas, sebenarnya terdapat juga pasal menyembunyikan anggota keluarga terkait narkoba dimana harus dipahami oleh setiap orang juga didalam UU nomor 35 tahun 2009 tersebut. BENDERA NEGARA 3. 35 Tahun 2009 tentang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - Pasal 10. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. ABSTRAK PERATURAN. 45, LN. I UU tentang Narkotika No. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. Sus/PN.